BATAM — Angka kemiskinan di Batam yang berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen menjadi alasan utama pemerintah pusat memilih kota ini sebagai percontohan nasional. Prestasi itu disebut tidak hanya berasal dari penyaluran bansos, melainkan juga dari program pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian warga.
Mengapa Batam Dipilih sebagai Pilot Project?
Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule menegaskan bahwa Batam dinilai memiliki potensi untuk menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, bukan kerja sendiri-sendiri.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden dapat diwujudkan bersama,” ujar Iwan dalam sambutannya.
Bantuan untuk Nelayan: dari Alat Tangkap hingga BPJS
Pemerintah Kota Batam mengaku telah menggulirkan berbagai program khusus untuk wilayah pesisir. Bantuan yang diberikan meliputi alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pihaknya ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan jangka panjang. “Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Target Nasional: 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang 2026. Hingga kini, sekitar 100 kampung telah rampung dibangun sebagai proyek percontohan. Ke depannya, pengembangan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Amsakar menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. “Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap SiTaskin Pesisir menjadi momentum memperkuat sinergi dalam membangun kawasan pesisir yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Program ini dinilai sebagai langkah konkret menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan.
