KEPULAUAN RIAU — Isu yang beredar di publik menyebut dua desa di perbatasan Kalimantan Utara telah dicaplok Malaysia. Tito lantas meluruskan persepsi tersebut di hadapan anggota dewan. Ia menjelaskan bahwa yang terjadi adalah pergeseran batas tanah, bukan perubahan status administratif desa.
"Jadi isu kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia, bukan seperti itu. Yang ada adalah ada bagian tanah dari desa itu yang masuk Malaysia," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (29/6).
Luas Lahan yang Masuk Malaysia dan Kompensasi dari Negeri Jiran
Berdasarkan data yang dipaparkan Tito, total luas lahan dari dua desa di Nunukan yang masuk ke Malaysia mencapai 127 hektare. Dalam beberapa kasus, bahkan ada rumah warga yang secara geografis kini berada di sisi Malaysia.
Namun, Tito menyebut Indonesia justru mendapat kompensasi yang jauh lebih besar. Dari hasil verifikasi batas negara, Indonesia memperoleh tambahan wilayah seluas 5.700 hektare yang sebelumnya masuk dalam administrasi Malaysia.
"Tapi kita dapat kompensasi 5.700 hektar masuk sisi Indonesia, ini mohon kami klarifikasi dalam forum ini, karena jadi isu di publik seolah-olah kita kehilangan dua desa," katanya.
Neraca Wilayah: Indonesia Masih Diuntungkan
Mantan Kapolri itu menegaskan, jika dihitung secara keseluruhan, posisi Indonesia dalam urusan perbatasan darat dengan Malaysia masih diuntungkan. Wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia jauh lebih luas dibandingkan sebaliknya.
"Tapi yang masuk Indonesia dari Malaysia masuk Indonesia juga jauh lebih banyak. Jadi kita sebetulnya diuntungkan," ujar Tito.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang sempat ramah membahas potensi hilangnya kedaulatan atas dua desa. Tito menekankan bahwa status desa tetap milik Indonesia, hanya saja ada bagian tanah yang harus diakui masuk dalam peta wilayah Malaysia berdasarkan kesepakatan batas negara yang telah diverifikasi.
Isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang kerap memicu sensitivitas tinggi, terutama di wilayah Kalimantan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri terus melakukan verifikasi dan negosiasi batas wilayah untuk memastikan tidak ada kerugian teritorial bagi Indonesia.
