TANJUNGPINANG — Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Kepri, Edi R. Surbakti, memimpin langsung forum yang dihadiri perwakilan ASITA, ASPPI, ASTINDO, IPI, PUTRI, dan pelaku industri pariwisata lainnya. Pertemuan ini merupakan agenda awal kepengurusan Kadin Kepri yang baru, setelah dikukuhkan pada 16 Juni 2026 oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
“Kadin sebagai induk dunia usaha perlu hadir dan menyikapi perkembangan sektor pariwisata di Kepulauan Riau,” kata Edi usai memimpin rapat.
Para pelaku usaha yang tergabung dalam forum tersebut menyoroti tiga persoalan utama. Pertama, maraknya agen perjalanan wisata freelance yang diduga belum memiliki legalitas usaha. Mereka menilai kondisi ini perlu segera diatur melalui regulasi yang jelas agar tercipta persaingan usaha yang sehat.
Kedua, peserta rapat mengusulkan penataan fasilitas drop off dan pick up di bandara maupun pelabuhan internasional dan domestik. Fasilitas yang lebih ramah terhadap wisatawan dinilai penting untuk meningkatkan pengalaman pertama wisatawan saat tiba di Kepri.
Ketiga, masih tingginya harga tiket feri internasional menuju Kepulauan Riau menjadi keluhan yang mengemuka. Para pelaku usaha juga mendorong agar seluruh pintu masuk internasional di Kepri dilengkapi layanan Visa on Arrival (VoA) maupun kebijakan bebas visa bagi negara-negara tertentu.
Edi menambahkan, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Saat ini, Kepri menjadi daerah penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar ketiga secara nasional.
“Kami ingin pariwisata di Kepulauan Riau terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, mulai dari kedatangan, selama berada di daerah tujuan, hingga kembali ke daerah asal dengan pengalaman yang berkesan,” ujarnya.
Menurut Edi, sektor pariwisata memiliki efek berganda (multiplier effect) karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, seperti perhotelan, restoran, transportasi, UMKM, usaha suvenir, hingga jasa hiburan. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjaga daya saing sektor pariwisata Kepri.
Selain tiga isu utama, forum tersebut juga merekomendasikan pembentukan dan revitalisasi Badan Pariwisata baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengelolaan sektor pariwisata secara lebih terpadu.
Kadin Kepri berkomitmen mendorong terwujudnya pariwisata Kepulauan Riau yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing. “Kami ingin pariwisata di Kepulauan Riau terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan,” tegas Edi.