Sejumlah pemilik kendaraan mengeluhkan munculnya notifikasi "Bukan Penerima Subsidi" pada QR Code MyPertamina saat ingin mengisi Pertalite atau Solar di SPBU. Kendala teknis ini menghambat proses transaksi meski pengguna merasa sudah mengikuti prosedur pendaftaran dan verifikasi data kendaraan dengan benar.
Implementasi kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar terus diperluas. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mendapati status QR Code mereka terblokir atau dinyatakan sebagai bukan penerima subsidi saat dipindai oleh petugas SPBU.
Secara prosedur, setiap kendaraan yang didaftarkan melalui laman MyPertamina harus melewati fase verifikasi data yang memakan waktu maksimal 14 hari kerja. Jika proses ini belum tuntas atau terdapat ketidaksesuaian data, QR Code tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk mendapatkan harga subsidi.
Munculnya status "Bukan Penerima Subsidi" seringkali berkaitan dengan kriteria kendaraan yang diatur dalam regulasi. Untuk jenis Biosolar, pemerintah menetapkan batasan ketat bagi sektor transportasi darat, air, hingga usaha mikro agar penyaluran tepat sasaran.
Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kategori yang berhak menerima Solar subsidi meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum pelat kuning, serta angkutan barang. Namun, angkutan hasil pertambangan dan perkebunan dengan jumlah roda lebih dari enam secara otomatis dikecualikan dari daftar ini.
Sektor layanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan pemadam kebakaran juga masuk dalam daftar prioritas. Di luar sektor otomotif murni, nelayan dengan kapal maksimal 30 GT dan petani dengan luas lahan di bawah 2 hektar tetap diperbolehkan mengakses Solar subsidi melalui rekomendasi instansi terkait.
Penyebab lain kegagalan transaksi adalah ketidakcocokan antara nomor polisi (nopol) kendaraan fisik dengan data yang tertanam dalam QR Code. Pertamina mensyaratkan nopol yang tertera pada saat pemindaian harus identik dengan data verifikasi awal untuk mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan.
Pihak MyPertamina sebenarnya menyediakan kanal pengajuan sanggah bagi pemilik kendaraan yang merasa nopolnya diblokir secara sepihak. Pengguna diarahkan menuju tautan ptm.id/sanggahblokirnopol untuk memberikan klarifikasi atau bukti pendukung tambahan.
Sayangnya, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa akses menuju laman sanggah tersebut seringkali mengalami kendala teknis atau menampilkan pesan "Page Not Found". Kondisi ini membuat pemilik kendaraan kesulitan melakukan perbaikan data secara mandiri melalui platform digital yang disediakan.
Mengingat adanya kendala pada tautan resmi, pemilik kendaraan yang memenuhi kriteria namun tetap ditolak oleh sistem disarankan segera melakukan langkah proaktif. Pastikan kembali bahwa dokumen STNK dan foto kendaraan yang diunggah saat pendaftaran terlihat jelas dan tidak buram.
Solusi tercepat saat ini adalah menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 untuk melaporkan kendala status QR Code tersebut. Petugas akan melakukan pengecekan manual terhadap status verifikasi atau memberikan arahan jika terdapat data yang perlu diperbarui agar hak subsidi kembali aktif.
FAQ: Mengapa QR Code MyPertamina saya tertulis 'Bukan Penerima Subsidi'?
Hal ini bisa disebabkan karena jenis kendaraan Anda tidak masuk dalam kriteria Perpres 191/2014, data nomor polisi tidak sesuai, atau proses verifikasi 14 hari kerja belum selesai sepenuhnya.
FAQ: Apa yang harus dilakukan jika link sanggah blokir nopol tidak bisa dibuka?
Jika situs ptm.id/sanggahblokirnopol mengalami gangguan, segera hubungi kontak resmi Pertamina di nomor 135 atau kunjungi booth pendaftaran offline yang tersedia di SPBU tertentu untuk bantuan teknis langsung.