NATUNA — Sebanyak 90 personel kontingen Natuna yang akan berlaga di Popda Kepri mendapat jaminan perlindungan dari negara. Pemkab setempat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh atlet, pelatih, dan ofisial selama satu bulan penuh, terhitung sejak 27 Juni hingga 27 Juli 2026.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan langkah ini bukan karena pesimistis, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap risiko tinggi aktivitas fisik atlet. "Selamat bertanding, laksanakan dengan baik dan menang dengan terhormat," ujarnya saat melepas rombongan di Kecamatan Bunguran Timur.
Dua Program Perlindungan untuk Atlet
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna Hendra Harry Jonna merinci, setiap peserta terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kategori yang digunakan adalah program bakat dan minat, khusus untuk atlet yang mengikuti ajang resmi daerah.
Yang menarik, Pemkab Natuna hanya membayar Rp8.400 per orang setelah mendapat keringanan 50 persen dari tarif normal Rp16.800. "Program pengurangan iuran ini berlaku hingga Desember 2026, merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Hendra.
Kontingen Berangkat Lebih Awal, Tempuh Laut Dua Hari
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Natuna Hikmatul Arif menjelaskan, dari total 64 atlet, sebanyak 49 orang diberangkatkan oleh Pemkab. Sisanya, 15 atlet, mengikuti Popda secara mandiri dan didampingi dua pelatih swadaya.
Popda Kepri dijadwalkan berlangsung pada 2-8 Juli 2026 di Kabupaten Karimun. Kontingen Natuna memilih berangkat lebih awal, Minggu (28/6), menggunakan KMP Bahtera Nusantara. Rute yang ditempuh: Natuna menuju Tanjung Uban, lalu dilanjutkan ke Karimun. Waktu tempuh total sekitar dua hari.
Tujuh Cabor Diikuti, Tiga Ditinggalkan
Natuna hanya mengirimkan atlet di tujuh dari sepuluh cabang olahraga yang dipertandingkan. Tujuh cabor yang diikuti adalah bola voli, tenis meja, pencak silat, tenis lapangan, bulu tangkis, atletik, dan sepak takraw. Tiga cabor yang absen: sepak bola, bola basket, dan renang.
Keputusan mengikuti tujuh cabor ini dinilai realistis mengingat keterbatasan jumlah atlet dan fasilitas latihan di Natuna. Meski begitu, pemerintah optimistis kontingennya bisa bersaing dan membawa pulang medali.
