KEPULAUAN RIAU — Sultan Hassanal Bolkiah tetap memegang kendali penuh dengan mempertahankan tiga jabatan kunci sekaligus: Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Namun, perombakan yang baru diumumkan ini menempatkan generasi penerus di posisi strategis.
Dua Putra Masuk Kabinet, Putra Mahkota Tetap Bertahan
Pangeran Abdul Malik, putra kedua Sultan, ditunjuk sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri. Ini menjadi posisi kabinet pertamanya. Sementara itu, putra bungsu keduanya, Pangeran Abdul Mateen, diangkat sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan langsung posisi yang sebelumnya dipegang sang sultan.
Putra mahkota sekaligus putra sulung, Al Muhtadee Billah, tetap mempertahankan posisinya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri. Tidak ada perubahan untuk pewaris takhta tersebut.
Tiga Kementerian Baru dan Restrukturisasi Ekonomi
Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Sultan juga mengumumkan pembentukan tiga posisi kementerian baru. Langkah ini disebut untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah di tengah dinamika global yang tidak menentu.
"Langkah ini bertujuan mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang bermakna," ujar Sultan Hassanal Bolkiah dalam pidatonya, dikutip AFP.
Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan diversifikasi ekonomi di negara yang sangat bergantung pada migas.
Rekor Perempuan di Kabinet dan Tekanan Subsidi Energi
Perombakan kali ini juga mencatat jumlah pejabat perempuan tertinggi dalam sejarah Brunei. Menteri Pendidikan dan tiga wakil menteri perempuan kini duduk di kabinet, menandai peningkatan representasi gender di level eksekutif.
Brunei termasuk salah satu negara yang diuntungkan oleh konflik di Timur Tengah karena ekspor minyak mentah, produk olahan, dan gas meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di sisi lain, negara itu menghadapi lonjakan biaya subsidi untuk mempertahankan harga bahan bakar tetap menjadi salah satu yang termurah di Asia Tenggara.
Bulan lalu, Brunei mulai melarang kendaraan berpelat asing dengan tangki bahan bakar kurang dari tiga perempat penuh masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini untuk mencegah penyelundupan lintas batas dan menjaga pasokan domestik. Pada Rabu, departemen energi Brunei mengumumkan pembentukan komite khusus guna memantau dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi nasional.
