BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mematangkan rencana rekrutmen tenaga pendidik melalui jalur seleksi CPNS. Kebijakan ini merespons pembangunan 10 unit sekolah baru yang diproyeksikan mulai beroperasi pada rentang tahun 2026 hingga 2027. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyebut analisis kebutuhan guru kini dilakukan secara mendalam di setiap satuan pendidikan.
Pertumbuhan jumlah sekolah setiap tahun menjadi alasan utama perlunya penambahan kuota guru secara signifikan. Ansar menilai ketersediaan pengajar saat ini belum mampu mengimbangi pesatnya pembangunan infrastruktur pendidikan. “Setiap tahun ada penambahan sekolah baru yang jumlahnya cukup banyak. Makanya kita analisis berapa kekurangannya,” ujar Ansar, Senin (4/5/2026).
Target Rekrutmen dan Kekuatan Fiskal Daerah
Pemprov Kepri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait kuota penerimaan. Namun, Ansar menegaskan kepastian rekrutmen tersebut bergantung sepenuhnya pada kemampuan anggaran daerah. Pemerintah akan menghitung ulang kekuatan fiskal sebelum mengetuk palu pembukaan seleksi.
“Kita akan ke Kemenpan untuk melihat kemungkinan membuka lagi tes penerimaan guru. Tapi ini menyangkut kekuatan anggaran kita, jadi akan dibahas terlebih dahulu,” ucapnya. Jika koordinasi berjalan sesuai target, seleksi diharapkan terlaksana pada penghujung tahun ini agar guru baru bisa bertugas pada awal tahun ajaran mendatang.
DPRD Dorong Penataan Instansi yang Gemuk
Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendukung penuh rencana pemerataan tenaga pendidik tersebut. Ia mendesak Pemprov tidak hanya fokus pada rekrutmen baru, tetapi juga mengevaluasi distribusi pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wahyu menyoroti adanya ketimpangan jumlah personel yang mencolok di beberapa unit kerja.
Politisi yang menjabat dua periode ini mencontohkan langkah Gubernur memindahkan ratusan pegawai di RSUD Raja Ahmad Thabib sebagai bentuk penataan organisasi yang konkret. “Saya mendorong agar dicek lagi setiap OPD, UPTD, hingga Satker. Bagi instansi yang gemuk, pegawainya bisa dipindahkan ke yang kekurangan,” kata Wahyu, Rabu (6/5/2026).
Wahyu menilai ketersediaan guru saat ini memang belum sanggup memenuhi kebutuhan riil di lapangan. Ia berharap program pemerataan ini segera terealisasi demi menjamin kualitas layanan publik di seluruh wilayah Kepri. Penataan pegawai dianggap sebagai solusi efektif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Strategi Mutasi dari Wilayah Surplus
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, menyiapkan mutasi internal sebagai solusi jangka pendek mengatasi kekurangan pengajar. Berdasarkan pemetaan Disdik, sejumlah sekolah di Batam saat ini memiliki jumlah guru yang melebihi kuota ideal. Kondisi surplus di perkotaan inilah yang akan disesuaikan untuk mengisi kekosongan di wilayah lain.
“Ada beberapa sekolah di Batam yang gurunya berlebih, nanti kita coba sesuaikan,” tutur Andi, Selasa (5/5/2026). Saat ini, penghitungan kebutuhan guru baru terus dilakukan secara presisi sebelum diserahkan kepada Gubernur untuk diputuskan.
Selain mengisi posisi di 10 sekolah baru, tenaga pendidik tambahan ini nantinya akan disebar ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran spesifik. Langkah ini diambil agar tidak ada lagi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah di Kepulauan Riau. Fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap ruang kelas memiliki guru yang kompeten.
