Kepulauan Riau — Pertemuan informal antara Gubernur Ansar Ahmad dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (29/4/2026) menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pertemuan di Kafe Kemensos "Selalu Ada" menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Sosial RI.
Sekolah Rakyat Permanen Dimulai dari Lahan 10 Hektare
Salah satu fokus utama pertemuan adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepulauan Riau sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berada di ibu kota provinsi dan berhadapan langsung dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan pembangunan gedung permanen dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyesuaian anggaran. Komitmen ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap akselerasi pendidikan di daerah kepulauan yang strategis.
Program Perlindungan Sosial untuk Nelayan dan UMKM
Di sektor perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, kedua pihak menyepakati sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan sebesar Rp50 juta per unit, penguatan perlindungan sosial melalui skema BPJS khusus, serta bantuan bagi pengemudi ojek online.
Percepatan elektrifikasi wilayah juga menjadi bagian integral dari kesepakatan. Kelanjutan program permodalan bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah akan terus diintensifkan, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Penguatan Layanan Kesehatan dan Fasilitas Rujukan
Pada bidang kesehatan, Gubernur Ansar menekankan pentingnya penguatan fasilitas rumah singgah bagi masyarakat Kepri di Jakarta dan Batam untuk mendukung pasien rujukan. Ia juga menyoroti perlunya solusi yang lebih efektif terkait pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal dunia di Jakarta agar dapat ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemprov Kepri saat ini tengah menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis guna memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.
Integrasi Data Desa dan Penguatan Tata Kelola
Dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, kedua pihak juga membahas rencana penguatan sinergi data melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa di Kepri. Pemprov Kepri mengusulkan pemberian insentif bagi operator desa serta pendampingan teknis dari Kementerian Sosial guna meningkatkan kualitas data sosial yang akurat dan terintegrasi.
Kepri Siap Menjadi Model Kesejahteraan Sosial Nasional
Gubernur Ansar menegaskan posisi strategis Kepri yang berada di jalur lalu lintas internasional Selat Malaka dengan pergerakan sekitar 30 juta kontainer setiap tahun. Dengan berbagai capaian dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Kepri dinilai siap menjadi daerah percontohan dalam pengembangan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi nasional.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya, yang bersama-sama membahas langkah konkret percepatan implementasi program di lapangan.
