KARIMUN — Warga Karimun kini tak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus perizinan atau dokumen kependudukan. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Coastal Area, Kecamatan Karimun, menghadirkan 31 instansi dalam satu gedung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karimun, Budi Setiawan, menyebut layanan ini melibatkan 17 organisasi perangkat daerah (OPD), 10 instansi vertikal, dua BUMD, dan dua lembaga perbankan. “Kehadiran MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati: Orang Datang Bawa Harapan, Pulang Bawa Kebahagiaan
Bupati Karimun Iskandarsyah menyambut antusias peresmian ini. Menurutnya, MPP menjadi bukti nyata komitmen daerah mengikuti arahan Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri. “Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Karimun. Kehadiran Bapak Gubernur memberikan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Iskandarsyah.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Karimun akan terus mengoptimalkan fungsi MPP agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan profesional. “Orang datang membawa harapan dan pulang membawa kebahagiaan,” sambungnya.
Ansar Ahmad: Karimun dan Bintan Diusulkan Jadi Kawasan Bebas Penuh
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad tak hanya bicara soal pelayanan publik. Ia mengungkapkan rencana strategis menjadikan Karimun dan Pulau Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas secara menyeluruh, seperti Batam. “Kami telah berdiskusi bersama dan akan mengusulkan hal tersebut. Pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk mendukung langkah tersebut,” ujarnya.
Ansar menekankan posisi geografis Kepri yang berada di jalur perdagangan dunia. Ia menyebut tema “Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia” sebagai bagian dari roadmap transformasi ekonomi yang diinisiasi bersama Bappenas. “Kepri memiliki posisi strategis. Ini menjadi kekuatan besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Soft launching MPP Karimun menjadi tonggak awal peningkatan kualitas birokrasi. Pemerintah berharap layanan terpadu ini memperkuat daya tarik investasi sekaligus memangkas waktu pengurusan dokumen bagi masyarakat.
