TANJUNGPINANG — Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri. Sorotan ini mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026) di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang.
Fraksi Partai Gerindra melalui Andi S. Mukhtar menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 16 tahun berturut-turut tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. "Keberhasilan pemerintah juga harus diukur dari sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Gerindra mendesak penjelasan soal belum tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi PAD. Fraksi ini juga menyoroti evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan, dan percepatan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi Partai Golkar melalui Asmin Patros mengapresiasi penyampaian Ranperda yang tepat waktu dan keberhasilan mempertahankan opini WTP. Namun, Golkar mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan sektor maritim dan pariwisata.
Golkar juga meminta agar SiLPA sebesar Rp19,12 miliar dapat dimanfaatkan lebih optimal melalui perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan aset daerah secara produktif.
Fraksi NasDem melalui Muhammad Musofa menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut dengan tiga catatan. Pertama, belum tercapainya target PAD di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, rendahnya proporsi belanja modal yang baru mencapai 6,24 persen dari total belanja. Ketiga, perlunya penjelasan mengenai penurunan nilai aset Pemprov Kepri dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksi PKS melalui Wahyu Wahyudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi PAD, efektivitas belanja modal, serta evaluasi belanja bantuan sosial dan subsidi. PKS juga mendorong percepatan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi mengingatkan risiko akumulasi tunda bayar yang dapat membebani fiskal daerah. Meski mengapresiasi capaian opini WTP ke-16, fraksi ini meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian pembayaran tepat waktu.
Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto meminta Pemprov Kepri mengevaluasi target pendapatan dan belanja agar lebih realistis. Fraksi ini juga mendorong peningkatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan nelayan, pembenahan tata kelola BUMD, serta percepatan operasional PT Energi Kepri. Realisasi belanja modal juga harus ditingkatkan agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi. "Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD," ujar Misni.
Ia menegaskan seluruh catatan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda. Pemerintah daerah berkomitmen menghasilkan kebijakan pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau.