KEPULAUAN RIAU — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan pengawasan ketat diperlukan karena proyek hilirisasi menyangkut harapan masyarakat luas. "Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," ujar Dony dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Dony memastikan seluruh kelompok kerja dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan menjalani pelatihan dan pendampingan pencegahan korupsi. Langkah ini dinilai krusial untuk memitigasi risiko penyimpangan sejak tahap awal.
"Kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan," kata Dony.
Selain pengawasan proyek, BP BUMN juga menekankan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony mengaku akan mengontrol langsung ketaatan pelaporan ini.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan," tegasnya.
Menurut Dony, transformasi BUMN yang tengah berjalan harus diiringi dengan penguatan sistem, regulasi, dan koridor tata kelola yang jelas. Hal ini diyakini bisa mempersempit ruang gerak praktik korupsi di masa depan.
"Saya berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang," pungkas Dony.
Sinergi antara BP BUMN dan KPK ini menjadi bagian dari komitmen menciptakan ekosistem pengelolaan BUMN yang bersih dan profesional. Dengan pengawasan ketat sejak awal, investasi strategis negara diharapkan memberikan nilai tambah maksimal bagi pembangunan nasional.