BATAM — Dari total 154 bank yang telah dilikuidasi LPS secara nasional sejak 2005, tidak ada satu pun yang berasal dari Kepulauan Riau. Angka itu terdiri dari satu bank umum dan 153 BPR yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Sampai saat ini, sejak LPS berdiri sampai sekarang, tidak ada bank yang tutup di wilayah Kepulauan Riau. Jadi nol bank umum dan nol BPR ataupun BPRS di Kepri yang dilikuidasi dari 2005 sampai 2026,” kata Jimmy Ardianto di Batam, Selasa (30/6).
Dana yang telah dikeluarkan LPS untuk membayar simpanan nasabah akibat bank yang tidak sehat secara nasional mencapai Rp5 triliun. Namun, angka itu tidak menyentuh Kepri sama sekali.
Selain nihil likuidasi, LPS juga mencatat tingkat cakupan penjaminan simpanan di Kepri sangat tinggi. Pada bank umum, cakupan mencapai 99,89 persen atau sekitar 4,58 juta rekening. Sementara untuk BPR dan BPR Syariah, angkanya 99,79 persen atau sekitar 196 ribu rekening.
“Jadi antara bank umum dan BPR, penjaminan sudah di angka 99 persen untuk Kepri,” ujar Jimmy.
Capaian itu jauh melampaui target Undang-Undang LPS yang mensyaratkan minimal 90 persen deposan dijamin. Bahkan, angka tersebut juga berada di atas standar International Association of Deposit Insurers (IADI) sebesar 80 persen.
Meski kondisi perbankan di Kepri dinyatakan sehat, LPS mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap tanda-tanda awal gangguan kesehatan keuangan pada bank. Jimmy menyebut salah satu indikasi paling mudah dikenali adalah saat nasabah kesulitan menarik dana dalam jumlah kecil.
“Ciri-ciri bank yang tidak sehat misalnya saat kita mau mengambil uang, tetapi bank meminta nasabah datang lagi dua atau tiga hari kemudian untuk nominal yang kecil. Itu bisa menjadi indikasi ada masalah likuiditas sehingga masyarakat perlu menanyakan penyebabnya,” katanya.
Ia menegaskan kondisi itu harus dibedakan dengan penarikan dana dalam jumlah besar yang memang membutuhkan waktu karena berkaitan dengan pengelolaan likuiditas bank. “Kalau mengambil dana dalam jumlah besar tentu masih wajar apabila bank membutuhkan waktu. Tetapi kalau mengambil Rp100 ribu atau Rp200 ribu saja diminta datang beberapa hari kemudian, berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna tengah menjalankan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan serentak di 784 titik di wilayah perbatasan itu. Kepala BPS Natuna Wahyudi Dwi Sugianto mengatakan sensus ini bertujuan menyediakan data dasar yang akurat sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah untuk 10 tahun ke depan.
Sensus yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini melibatkan 95 petugas yang mendata berbagai jenis usaha, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, hingga usaha rumah tangga di 17 kecamatan. BPS menargetkan sekitar 32.000 responden di Natuna, meski jumlah itu masih bisa berubah sesuai hasil pendataan di lapangan.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan pada Senin (29/6) di Kecamatan Bunguran Timur sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Ini merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar sejak pertama kali dilakukan pada 1986.