BATAM — Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan 60 kali operasi pasar dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota sepanjang 2025. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mengedepankan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan pengendalian inflasi di wilayah kepulauan memiliki tantangan berbeda. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan tarif listrik menjadi ancaman yang harus diantisipasi.
"Karena itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," ujar Rony dalam acara 'Bincang Bareng Media', Jumat (26/6/2026).
Sepanjang 2025, BI bersama TPID tidak hanya menggelar operasi pasar. Mereka juga menyalurkan bantuan traktor roda empat, sarana produksi pertanian, serta membangun greenhouse. Program sekolah lapang dan pelatihan pengolahan hasil pertanian pun digelar untuk meningkatkan kapasitas petani.
Untuk memperkuat distribusi, BI mendorong penandatanganan 17 nota kesepahaman (MoU) kerja sama antardaerah. Langkah ini dinilai efektif menjaga kelancaran pasokan pangan dan menekan potensi gejolak harga di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tercatat sekitar 507 kali sepanjang tahun lalu. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.
Hingga pertengahan 2026, BI telah melaksanakan 29 kali operasi pasar dan pasar murah dengan penyaluran SPHP sekitar 270 kali. Bantuan alat dan sarana pertanian, sekolah lapang, serta subsidi ongkos angkut distribusi pangan masih berlanjut.
Kerja sama antardaerah pun diperluas. BI mencatat penandatanganan sembilan MoU dengan Provinsi Jawa Tengah dan delapan MoU dengan Provinsi Jawa Barat. Sejumlah kerja sama antarkabupaten dan kota juga terus digalakkan.
Pada aspek ketersediaan pasokan, BI mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan Good Agricultural Practice (GAP). Penguatan ketahanan komoditas pangan, hilirisasi hasil pertanian, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan BUMD sebagai offtaker menjadi fokus utama.
Dari sisi komunikasi, BI memperkuat koordinasi melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi TPID, penyusunan neraca pangan, dan peningkatan kapasitas TPID. Komunikasi publik juga digencarkan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Tak hanya itu, BI bersama TPID juga menjalankan program Gerakan Menanam (GEMAR) sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Kepri.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat tetap terjaga sesuai sasaran. Stabilitas harga yang terpelihara diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.