BATAM — Pemko Batam bergerak cepat meredam potensi kegaduhan informasi di tengah masyarakat. Langkah ini diambil menyusul beredarnya berbagai narasi soal pawai yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kota meminta warga untuk tidak membangun persepsi secara terburu-buru.
Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan publik adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan itu tidak menjadi pemicu perpecahan.
“Kami berharap masyarakat dapat menyikapi berbagai informasi secara arif, tidak terburu-buru dalam membangun persepsi yang berpotensi merugikan kita bersama,” ujar Rudi Panjaitan, Selasa (25/6).
Pemko Batam mengajak seluruh elemen untuk menjadikan perbedaan sebagai ruang dialog yang konstruktif. Aspirasi, menurut Rudi, boleh disampaikan, tetapi harus dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta.
Rudi menegaskan bahwa pihaknya terus mencermati setiap informasi yang berkembang. Langkah ini diambil agar seluruh persoalan dapat dipahami secara utuh dan proporsional.
“Mari kita utamakan klarifikasi dan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Batam,” pungkasnya.
Pemerintah kota memastikan diri terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Imbauan ini sekaligus menjadi pengingat agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya.
Pemko Batam berharap dinamika yang berkembang justru bisa menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik ke depan.
Dalam pernyataannya, Rudi juga mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial. Setiap informasi, terutama yang menyangkut kebijakan publik, harus dicek ulang kebenarannya sebelum dibagikan ke orang lain.