BATAM — Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pergeseran paradigma investor global yang tidak lagi menjadikan jumlah penduduk besar atau kekayaan sumber daya alam sebagai pertimbangan utama. Dalam diskusi terbaru, ia mengungkapkan bahwa pertanyaan paling krusial dari investor justru soal efisiensi birokrasi dan kepastian hukum di lapangan.
"Pertanyaan mereka sangat sederhana: 'Berapa lama izin saya selesai?' 'Apakah regulasinya konsisten?' 'Apakah biaya logistiknya kompetitif?'" ujar Dasco. Ia menegaskan bahwa di situlah keputusan investasi dibuat, bukan pada data makroekonomi semata.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Kedua regulasi ini dirancang untuk memperkuat kepastian regulasi, menyederhanakan proses perizinan, dan menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan dunia usaha.
Reformasi ini bukan sekadar pemangkasan prosedur administrasi. Lebih dari itu, paradigma birokrasi diubah dari yang mengendalikan menjadi birokrasi yang melayani dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Data menunjukkan bahwa pada 2025, realisasi investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonominya pun mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Posisi strategis Batam di jalur Selat Malaka—yang dilalui hampir 40 persen perdagangan global—menjadi modal utama.
Saat ini, Batam tengah bertransformasi dari kawasan industri manufaktur konvensional menuju ekonomi digital. Proyek Equator Gate System Batam (EGSB) diproyeksikan mencapai USD 5 miliar, sementara investasi DayOne Data Center diperkirakan tembus USD 2,5 miliar. Investasi pusat data dan kecerdasan buatan (AI) mulai tumbuh pesat di sana.
Dasco menekankan bahwa ukuran keberhasilan Batam ke depan tidak boleh diukur dari jumlah nota kesepahaman (MoU) atau nilai komitmen investasi semata. "Keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa cepat investasi berubah menjadi proyek nyata, pabrik yang beroperasi, pusat data yang berjalan, dan lapangan kerja yang tercipta," tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan di Batam harus bergerak dalam satu irama untuk memastikan bahwa lahan tersedia, utilitas seperti listrik dan air siap, serta perizinan selesai tepat waktu. Batam, menurut Dasco, harus menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan investasi Presiden Prabowo di lapangan.