KEPULAUAN RIAU — Fakta tersebut terungkap dalam audiensi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan para kepala daerah se-Kepulauan Nias di Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan itu digelar untuk mencari solusi atas mandeknya pembangunan perumahan bersubsidi di wilayah kepulauan di barat Sumatera Utara itu.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebutkan, potensi pengembangan perumahan di Nias sebenarnya besar. Lahan masih tersedia, dan permintaan hunian terus ada. Namun, minat pengembang untuk membangun rumah subsidi nyaris nol.
"Masalah utamanya adalah tingginya biaya material dan konstruksi di wilayah kepulauan. Harga rumah subsidi yang berlaku saat ini belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan," ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (12/6).
Menurut dia, ongkos logistik yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan utama Sumatera membuat margin keuntungan pengembang tipis. Akibatnya, menjaga kelayakan usaha menjadi tantangan berat bagi pengembang yang bersedia membangun di Nias.
Menanggapi kondisi itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi. Ara, sapaan akrabnya, ingin ada gambaran biaya pembangunan yang lebih akurat untuk wilayah kepulauan dan daerah berkarakteristik khusus.
“Kajian ini penting agar kebijakan harga yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan rata-rata nasional,” kata Ara dalam pertemuan tersebut.
Hasil riset itu nantinya akan menjadi acuan untuk me