TANJUNGPINANG — Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menekankan bahwa BUMD tak bisa lagi berjalan di tempat. Ia meminta seluruh perusahaan daerah di bawah Pemprov Kepri mengejar ketertinggalan target return on asset (ROA) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Saat ini kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan, sementara target pembangunan terus meningkat. Maka salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD agar mampu menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang.
Untuk mengejar target yang tertinggal, Wagub Nyanyang meminta pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Pembenahan itu mencakup tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Prinsip good corporate governance (GCG) harus benar-benar diterapkan. Menurut Nyanyang, hal ini penting agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya di BUMD terjaga dengan baik.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tetapi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” kata Nyanyang.
Nyanyang menjelaskan, kinerja BUMD terkait langsung dengan indikator utama RPJMD Kepri 2025-2029, yakni return on asset. ROA menjadi tolok ukur kesehatan perusahaan daerah. Jika target ini gagal tercapai, dampaknya akan merembet ke kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, termasuk capaian PAD yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan Kepri.
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Wagub Nyanyang menuntut seluruh perusahaan daerah bekerja dengan kinerja terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa BUMD memegang peran ganda: sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen pendongkrak PAD.