TANJUNGPINANG — Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ditandatangani bersama lima mitra strategis: Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic. Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut langkah ini sebagai fondasi menjawab bonus demografi Indonesia di tengah defisit tenaga kerja global akibat fenomena aging population di negara maju.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), pemerintah telah memfasilitasi 424.367 layanan penempatan periode Januari 2025 hingga 4 Juni 2026. Lima negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Namun, data per 5 Juni 2026 dari SIP2MI menunjukkan dari 312.797 peluang kerja yang tercatat, baru 75.378 posisi terisi. Artinya, masih ada 233.401 lowongan yang belum terserap. Di Kepri sendiri, layanan penempatan PMI pada periode yang sama mencapai 2.479 layanan.
Mukhtarudin menjelaskan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah bertransformasi menjadi Kementerian P2MI pada era Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, yang mengubah fungsi lembaga dari operator murni menjadi regulator sekaligus operator.
"Bapak Presiden memberikan arahan tegas kepada Kementerian P2MI agar meningkatkan kualitas pelindungan dari sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terampil dari kategori medium-high skill," ujar Mukhtarudin dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/6/2026).
Menteri P2MI menyebut rata-rata remitansi Rp 5 juta per bulan dari setiap pekerja migran berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah asal. Keterlibatan pemda dan institusi pendidikan menjadi kunci untuk menyiapkan calon PMI terampil sebelum diberangkatkan.
Acara penandatanganan dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, serta sejumlah pejabat forkopimda dan Konsul Jenderal RI untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto.